Soal Penundaan dan Pemilu Terbuka atau Tertutup, Gus Yahya: Harus Dilaksanakan Berdasar Konsensus
NU Online · Rabu, 4 Januari 2023 | 14:30 WIB

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, soal pemilu aturannya disepakati semua pihak yang terlibat, dilaksanakan sesuai kesepakatan itu. (Foto: NU Online/M Syakir NF)
Muhammad Syakir NF
Penulis
Jakarta, NU OnlineÂ
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan bahwa pemilihan umum (Pemilu) harus dilaksanakan berdasarkan konsensus.
"Di antara yang penting dalam tradisi politik demokrasi bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan berdasarkan konsensus," ujarnya kepada awak media saat konferensi pers menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu (4/1/2023).
Menurutnya, aturan permainan disepakati semua pihak yang terlibat dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati itu.
"Itu yang paling penting. Semua orang dengan begitu, apa pun hasil dari permainan itu, semua orang harus terima karena sesuai dengan kesepakatan," kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan perihal mundur atau tetapnya Pemilu dan terbuka atau tertutupnya penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Ketika ada orang yang mengajukan agar Pemilu dalam keadaan seperti ini ditunda itu harus dijelaskan alasannya apa. "Kalau orang bicara penundaan alasannya apa? Mari kita diskusikan dulu," katanya.
Karenanya, Gus Yahya menegaskan kembali, bahwa secara umum, silakan disepakati di antara pemain yang terlibat dan menerapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
Adapun soal pemilu terbuka atau tertutup, ia memiliki pandangan pribadi. Menurut Gus Yahya secara personal, kalau tertutup berarti kembali kepada posisi sistem Orde Baru.
"Saya punya pendapat pribadi, kalau tertutup ya berarti kembali kepada posisi sistem zaman Orde Baru," ujar kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah 56 tahun yang lalu itu.
Artinya, lanjut Gus Yahya, sistem tertutup itu secara teori, mengurangi hak langsung pemilih.
Meskipun demikian, Gus Yahya mengembalikan keputusan itu kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. "Tapi secara umum, silakan disepakati di antara pemain yang terlibat dan terapkan berdasarkan kesepakatan," katanya.
Oleh karena itu, Gus Yahya menekankan pentingnya membangun tradisi budaya demokrasi yang sportif dan rasional, serta berakhlak.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua