Manokwari, NU Online
Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan merawat kemajemukan masyarakat Indonesia. Karenanya, pemerintah berusaha menjadi fasilitator dalam semua kegiatan yang dapat mendorong kerukunan nasional.<>
Demikian dinyatakan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Machasin, dalam sambutan pembukaan Dialog/Diskusi Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Propinsi Papua Barat di Manokwari, Selasa (10/7).
Lebih lanjut, dalam sambutannya, Machasin menjelaskan, pemerintah juga berkewajiban untuk membuat regulasi dan acuan dalam menjaga kemajemukan. Regulasi ini misalnya adalah PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.Â
"Kementerian agama terus mendorong para pemuka agama untuk terus melakukan bimbingan kepada ummatnya masing-masing agar saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lainnya. Para pemuka agama juga perlu terus membangun komunikasi dengan berbagai komponen di setiap level pemerintah," tuturnya dalam sambutan yang dibacakan oleh H Abdul Azis selaku ketua rombongan.
Kerukunan, lanjut Machasin, hendaklah berasal dari akar tradisi masyarakat setempat. Khususnya di Papua, kerukunan antar umat beragama sangatlah baik dan telah berlangsung berabad-abad.
"Kemenag selalu berharap agar masyarakat majemuk di Papua Barat dapat terus berakulturasi dan bersinergi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. karena tidak perah ada kebudayaan yang maju tanpa adanya akulturasi," tandasnya.
Redaktur : Syaifullah Amin
Terpopuler
1
Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Idarah 'Aliyah JATMAN Masa Khidmah 2025-2030
2
Asyura, Tragedi Karbala, dan Sentimen Umayyah terhadap Ahlul Bait
3
Penggubah Syiir Tanpo Waton Bakal Lantunkan Al-Qur’an dan Shalawat di Pelantikan JATMAN
4
Rais Aam PBNU: Para Ulama Tarekat di NU Ada di JATMAN
5
Gencatan Senjata Israel-Hamas
6
Gus Yahya: NU Berpegang dengan Dua Tradisi Tarekat dan Syariat
Terkini
Lihat Semua
