Peneliti LSF Nahdliyin Sebut Prancis Tak Ramah Pluralisme
NU Online · Selasa, 10 November 2020 | 14:30 WIB
Nila Zuhriah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Indonesia dan dunia akhir-akhir ini sedang dihebohkan dengan polemik agama di Prancis. Berawal dari karikatur Nabi Muhammad SAW yang ditampilkan di Majalah Charlie Hebdo, kemudian berlanjut dengan pemenggalan seorang guru yang menampilkan karikatur tersebut di kelas, serta pernyataan Presiden Prancis Immanuel Macron yang dinilai tidak tepat.
Pengantar tersebut disampaikan peneliti Lingkar Studi Filsafat Nahdliyin (LSFN), Muhammad al-Fayyadl, saat mengawali diskusi yang disiarkan langsung akun @jaringid, Minggu (8/11).
Berdasarkan pengalamannya selama menempuh pendidikan di Université Paris VIII, Prancis merupakan negara yang tak ramah dengan pluralisme. Ideologi republikanisme yang dianut Prancis meyakini bahwa negara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, menjamin, dan mengatur masyarakatnya.
"Prinsip liberté, égalité, dan fraternité yang dianut menjadi landasan bahwa kebebasan merupakan ideologi yang paling dijunjung tinggi di Prancis. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan berpendapat, beragama, bergerak, maupun berserikat," jelas Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Prancis periode 2012-2013 ini.
Menariknya, lanjut dia, pencemaran agama di Prancis tidak termasuk dalam tindakan pidana. Sehingga kebebasan di Perancis tidak memiliki batas dan menghina agama tidak dianggap sebagai tindakan yang salah.
"Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan Islam. Penyembah berhala saja dalam Islam dilarang dihina," sambung pria yang akrab disapa Gus Fayyadl ini.
Islamofobia
Kebebasan dan Islamofobia di Prancis menjadi isu yang sangat politis. Banyak kelompok-kelompok islamofobia yang menjadikan kebebasan berpendapat sebagai legitimasi tindakan-tindakannya.
Hal tersebut disampaikan pria yang juga pengajar di Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur saat seorang warganet mengajukan pertanyaan mengenai islamofobia.
"Problematika islamofobia di Prancis ditanggapi dengan sangat kasar oleh kelompok islam garis keras. Mereka bahkan mengklaim dirinya memiliki afiliasi dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)," jelasnya lagi.
Menurut dia, problematika tersebut kian memuncak saat publik secara umum tidak memahami konsep kebebasan yang dianut Prancis. Meski begitu, Islam tetap tidak membenarkan segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap fitrah kemanusiaan.
Pria bergelar master Filsafat ini merasa bahwa NU perlu membantu umat Islam di Prancis, alih-alih sekadar tergiring oleh propaganda media.
"Daripada melakukan tindakan-tindakan boikot, menurut saya yang lebih penting adalah memberi dukungan, baik dukungan secara moral maupun bentuk dukungan lainnya," tambah Gus Fayyadl.
Menutup diskusi, aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) ini menyarankan umat Islam untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat. Sebab, politik global banyak memanfaatkan citra Islam sekadar untuk alat 'dagangan' mereka.
Kontributor: Nila Zuhriah
Editor: Musthofa Asrori
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua