Jakarta, NU Online
Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta memastikan hewan kurban di Jakarta bebas penyakit antraks. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan sejak H-10 lalu di tempat-tempat penampungan hewan kurban di lima wilayah Jakarta.<>
Dari 318 hewan kurban yang diambil sampel darah, semuanya dinyatakan aman dari penyakit antraks. "Selain melakukan pemeriksaan fisik, kita juga mengambil sampel darah dari hewan kurban. Dari sampel yang diambil semuanya aman dari antraks," kata Ipih Ruyani, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Jum'at (4/11).
Namun dari pemeriksaan fisik yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah hewan yang belum cukup umur. Ia menyebutkan di Jakarta Timur ditemukan 36 sapi, 58 kambing, dan 1 kerbau belum cukup umur. Selain itu, ditemukan juga 3 kambing sakit mata, serta 22 kambing dan 7 sapi tidak nafsu makan.
Temuan hewan kurban tidak cukup umur juga ditemukan di Jakarta Utara, yakni 3 sapi dan 1 kambing. Selain itu, 1 kambing sakit mata dan 1 kambing mengalami luka. Sedangkan, tiga wilayah lainnya yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, tidak ditemukan hewan yang bermasalah. "Untuk hewan yang tidak cukup umur, kita beri tanda silang. Tetap boleh dijual tetapi tidak untuk kurban," jelasnya.
Ia menyebutkan, hingga 2 November 2011, tercatat jumlah hewan yang masuk ke Jakarta sebanyak 62.801 hewan. Rinciannya 10.769 sapi, 964 kerbau, 47.618 kambing, dan 3.450 domba. Sedangkan tempat penampungan yang sudah tercatat yakni sebanyak 964 lokasi. "Kita lakukan pemeriksaan hingga hari ini. Pada hari H, kita juga lakukan pemeriksaan di tempat pemotongan, bukan di penampungan lagi," jelasnya.
Sebanyak 690 petugas dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan di tempat pemotongan hewan kurban, yang menyebar di ibu kota. Rinciannya, 300 orang dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, 25 orang dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), 91 orang dari Dinas Perternakan dan Perikanan, serta 274 orang dari Suku Dinas.
Dalam pelaksanaan Idul Adha 1432 hijriah pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, dan Walikota masing-masing wilayah.
Redaktur : Syaifullah Amin
