Jakarta, NU Online

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto soal kenaikan tarif sebesar 32 persen tertanggal Senin (7/7/2025) lalu.

"Hubungan kita, sayangnya jauh dari timbal balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif 32 persen kepada Indonesia atas semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral," tulis Trump dilaman X @TrumpTruthOnX dikutip NU Online pada Selasa (8/7/2025). 

"Harap dipahami bahwa angka 32 persen tersebut jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda," tambahnya.

Trump juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bagian dari koreksi atas kebijakan tarif, non-tarif Indonesia, dan hambatan perdagangan selama bertahun-tahun. Sehingga, lanjutnya, menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap AS.

"Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomjan kita dan tentu saja keamanan nasional kita," jelasnya.

Trump juga menawarkan penyesuaian tarif. Surat tersebut, katanya, dapat dimodifikasi tergantung pada hubungan AS dengan Indonesia.

"Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini," ujarnya.

Diketahui, Indonesia dijatuhkan kenaikan tarif oleh AS sesaat setelah menghadiri forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio De Jeniero, Brasil Ahad sampai Senin (6-7/7/2025).

Pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders Declaration, dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. 

Dalam forum itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS.

“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah leaders declaration dan dalam leaders declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, Ahad (6/7/2025) dikutip dari laman resmi Presiden RI. 

Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

Sementara itu, dilaporkan Harian Kompas, bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan melawat ke Washington DC usai pertemuan BRICS di Brazil. Ia akan membersamai tim negosiator Indonesia untuk membahas secara intensif terkait kebijakan tersebut.

"Harapannya, kita jadi salah satu yang terendah. Semoga kita bisa dapat deal di batch pertama ini," kata Haryo Limanseto, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, pada Senin (7/7/2025), sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (8/7/2025).